Serang,Jurnalkuhp.com – Aktivis pemerhati pembangunan berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Serang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang pada hari Rabu, 22 Juli 2026.
M.Irfan Paratama, selaku kordinator lapangan menyampaikan, bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Ia menilai terdapat dugaan buruknya kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Serang, yang kurang maksimal dalam pengelolaan anggaran Secara efektif dan profesional.
“Surat pemberitahuan aksi yang kami layangkan adalah bagian dari peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan kewajiban transparansi serta perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang,” ujar Irfan.
Ia pun mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025, diantaranya: 2). Berdasarkan penelusuran, kami menemukan penggunaan Kode RUP yang sama pada beberapa transaksi pengadaan dengan nilai yang berbeda-beda 3). Dugaan terjadi dominasi penyedia, pada pengadaan barang dan jasa tertentu dalam pelaksanaan paket-paket tersebut
1). Berdasarkan hasil kajian dan analisa, pencocokan data yang kami lakukan terdapat sejumlah paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
– Suvenir/Cendera Mata yang tercatat dalam sistem Inaproc dengan status “Payment Outside System”
Temuan tersebut diperoleh dari penelusuran data yang bersumber dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Data Realisasi Pengadaan Nasional (Inaproc).
Sementara itu, irfan pun menegaskan pihaknya meminta Bupati Serang untuk bersikap serius dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Kami mendesak Bupati Serang agar meninjau langsung dan menindaklanjuti apabila ditemukan pelanggaran berupa penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara,” tegas Irfan saat ditemui di Kantor Sekretariat.
Irfan juga berharap Bupati Serang dan pejabat terkait bersedia menemui massa aksi untuk melakukan audiensi setelah kegiatan unjuk rasa selesai dilaksanakan.
“Apabila tuntutan kami tidak di respon, kami menyatakan siap menggelar Aksi Unjuk Rasa Jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar,” tandasnya.
Editor : Biro jurnal kuhp cilegon
