JAKARTA, JURNALKUHP.COM —Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) menyatakan kesiapan untuk mengawal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 yang memiliki nilai pengamanan mencapai Rp5,17 triliun.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Senin, 18 Mei 2026. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Sarjono Turin, mewakili JAM Intelijen.
Turut hadir dalam agenda tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Ade Tajudin Sutiawarman, jajaran Direktur pada JAM INTEL, perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta para Kepala Kejaksaan Tinggi dari seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam sambutan JAM Intelijen yang dibacakan oleh Plt Sesjamintel, dijelaskan bahwa pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
Program tersebut dirancang untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur modern, mulai dari pelabuhan perikanan, fasilitas produksi dan distribusi hasil laut, hingga penguatan keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM di sektor kelautan dan perikanan.
“Proyek strategis nasional dengan total nilai pengamanan mencapai Rp5,17 triliun ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan UMKM,” ujar Sarjono Turin saat membacakan sambutan JAM Intelijen.
Menurutnya, proyek tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi biru, hilirisasi industri, hingga pemerataan pembangunan ekonomi berbasis desa guna menekan angka kemiskinan.
JAM INTEL menegaskan bahwa pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari tugas dan fungsi bidang intelijen kejaksaan untuk memastikan proyek-proyek nasional dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dalam pelaksanaannya, Direktorat IV Pengamanan Pembangunan Strategis JAM INTEL akan melakukan langkah mitigasi guna mengantisipasi berbagai potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), baik yang berkaitan dengan aspek personel, materiil, maupun hambatan birokrasi yang berpotensi mengganggu jalannya proyek.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan sinergi agar pelaksanaan pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
“Entry Meeting ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyatukan visi dan merumuskan langkah konkret di lapangan demi menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan infrastruktur bagi para nelayan di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (Zain/red).
