CILEGON, JURNALKUHP.COM — Pemerintah Kota Cilegon melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menunjukkan keseriusan penuh dalam mengamankan stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Langkah tegas itu diwujudkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) yang digelar di Aula Setda II Kota Cilegon, Kamis (29/1/2026).
Forum strategis tersebut dihadiri langsung Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Banten Ameriza M. Moesa, Plt Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra, unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menegaskan bahwa lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri merupakan pola berulang yang tidak boleh ditangani secara reaktif. Menurutnya, tanpa langkah antisipatif yang terukur dan terkoordinasi, tekanan harga dan kelangkaan pasokan berpotensi menggerus daya beli masyarakat.
“Setiap menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, kebutuhan bahan pokok dan barang penting meningkat signifikan. Jika tidak diantisipasi secara dini, terkoordinasi, dan berkelanjutan, kondisi ini bisa memicu gejolak harga dan gangguan pasokan,” tegas Fajar.
Fajar menekankan bahwa pengendalian inflasi daerah merupakan mandat strategis nasional, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, HLM TPID bukan sekadar forum seremonial, melainkan ruang konsolidasi kebijakan lintas sektor yang menentukan arah stabilitas ekonomi daerah.
“High Level Meeting ini adalah momentum penting untuk menyatukan langkah, memperkuat sinergi, dan merumuskan kebijakan konkret demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa inflasi yang terkendali bukan hanya soal angka statistik, melainkan berdampak langsung pada ketahanan ekonomi rumah tangga. Untuk itu, Fajar menekankan pentingnya respons cepat terhadap potensi gejolak harga, khususnya pada komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, dan minyak goreng.
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Kota Cilegon telah menyiapkan serangkaian strategi pengendalian inflasi. Di antaranya pemanfaatan inovasi teknologi dan optimalisasi lahan untuk meningkatkan produksi pangan, yang hasilnya dapat disalurkan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih dan Dapur MBG.
Tak hanya itu, optimalisasi lahan pekarangan di seluruh kelurahan terus didorong melalui Program DPWKEL dengan fokus penanaman komoditas strategis, terutama cabai. Pemerintah Kota Cilegon juga memperkuat kerja sama dengan Bulog, PT Pertamina, dan PT Selago guna menjamin ketersediaan beras, gas, dan minyak goreng di pasaran.
“Seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam TPID harus bergerak cepat dan memastikan setiap kebijakan tepat sasaran serta tepat waktu. Tujuan akhirnya jelas, agar masyarakat dapat menjalani Ramadhan dan Idul Fitri 2026 dengan aman, nyaman, dan sejahtera,” pungkas Fajar.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Banten Ameriza M. Moesa memaparkan bahwa kinerja pengendalian inflasi Kota Cilegon sepanjang tahun 2025 tergolong solid dan terkendali. Berdasarkan data yang disampaikan, inflasi Kota Cilegon tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi Provinsi Banten maupun nasional.
“Inflasi Provinsi Banten pada 2025 berada di angka 2,74 persen, inflasi nasional 2,92 persen, sementara Kota Cilegon hanya 2,63 persen. Ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Cilegon berjalan cukup baik,” jelas Ameriza.
Ia juga mengungkapkan tren inflasi Banten yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dari angka 5 persen lebih pada 2022, turun menjadi 3 persen pada 2023, dan kembali melandai hingga 2,74 persen pada 2025.
“Secara umum, inflasi Banten relatif stabil dan cenderung menurun. Ini menjadi modal kuat untuk menjaga stabilitas harga ke depan, khususnya menghadapi momentum besar seperti Ramadhan dan Idul Fitri,” tandasnya.
Dengan konsolidasi kebijakan melalui HLM TPID ini, Kota Cilegon menegaskan komitmennya untuk tidak memberi ruang bagi lonjakan harga yang membebani rakyat, sekaligus memastikan inflasi tetap terkendali demi menjaga ketahanan ekonomi daerah.
Redaksi
