CILEGON, JURNALKUHP.COM — Hujan deras yang mengguyur Kota Cilegon sepanjang Minggu (11/1/2026) kembali memicu banjir di hampir seluruh wilayah kota. Sejumlah kecamatan dilaporkan terdampak cukup parah, di antaranya Kecamatan Ciwandan, Citangkil, dan Cibeber. Genangan air merendam permukiman warga, terutama di Link Sambirata, Sambilawang, dan Link Cibeber, akibat diduga jebolnya tanggul sungai yang membuat air meluap ke kawasan padat penduduk.
Di beberapa titik, ketinggian air bahkan mencapai perut orang dewasa, memaksa warga bertahan di rumah atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah wilayah rawan banjir seperti Jombang RT 05, Kelurahan Masigit, juga dilaporkan belum sepenuhnya tersentuh bantuan maupun kunjungan langsung dari pimpinan daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, aktivis sosial Ade Maftuhi atau yang akrab disapa Kang Ade turun langsung ke lokasi banjir. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap ribuan warga yang terdampak dan menilai banjir kali ini jauh lebih parah dibanding kejadian sebelumnya.
“Ini makin parah. Ketinggian air sampai perut orang dewasa. Kita turut prihatin dan berharap banjir segera surut. Pemerintah daerah harus segera bergerak membantu warga, mulai dari evakuasi sampai penyediaan kebutuhan makan dan minum, khususnya bagi warga yang terdampak paling berat,” ujar Ade, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, jebolnya tanggul sungai di wilayah Sambirata, Sambilawang, dan sekitarnya menjadi faktor utama yang memperparah banjir. Padahal, tanggul tersebut diketahui baru dibangun beberapa tahun terakhir melalui sejumlah paket proyek pemerintah daerah.
“Usianya masih seumur jagung, tapi sudah jebol. Ini patut dipertanyakan. Seharusnya kekuatan dan spesifikasi tanggul sudah dihitung matang oleh dinas teknis,” tegasnya.
Ade juga menyoroti kemungkinan lemahnya kualitas konstruksi proyek tanggul, baik dari sisi material maupun struktur bangunan. Ia menduga terdapat potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, seperti penggunaan adukan yang kurang semen, kualitas pasir dan batu yang buruk, serta lemahnya pengawasan dari konsultan maupun pihak dinas saat proses opname.
“Kalau benar spesifikasi dikurangi dari RAB, maka ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi sudah masuk ranah hukum. Inspektorat harus mengawal penggunaan anggaran APBD yang dipakai dalam proyek-proyek ini,” katanya.
Lebih jauh, Ade mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan menyelidiki proyek pembangunan tanggul yang jebol di Sungai Sambirata dan wilayah sekitarnya.
“Kami atas nama masyarakat meminta APH melakukan penyelidikan. Ambil sampel struktur tanggul yang jebol, lakukan uji laboratorium. Jika terbukti ada pengurangan spesifikasi, harus ditindaklanjuti. Pejabat pembuat komitmen dan pelaksana proyek juga perlu dipanggil,” tandasnya.
Sementara itu, warga berharap pemerintah Kota Cilegon segera mengambil langkah darurat dan jangka panjang untuk mencegah banjir berulang, termasuk memperbaiki dan memperkuat infrastruktur pengendali banjir yang menjadi penyangga utama keselamatan permukiman di sepanjang bantaran sungai.
Redaksi.
