CILEGON, JURNALKUHP.COM —
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, H. Rahmatullah, S.E., M.Si., M.M., memberikan pandangan tajam terhadap perkembangan terbaru Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) pasca RUPS-LB yang digelar belum lama ini.
Menurut Rahmatullah, capaian kinerja PT PCM yang dilaporkan Walikota Cilegon patut diapresiasi. Berdasarkan hasil RUPS-LB, revenue bulanan perusahaan pada Agustus 2025 mencapai Rp 26–27 miliar, menandakan performa yang sangat positif di sektor jasa pandu dan tunda kapal tugboat.
“Angka ini menunjukkan PCM telah memasuki fase pertumbuhan yang signifikan dan kompetitif di industri kepelabuhanan,” ujar Rahmatullah saat ditemui Jurnal KUHP, Senin (20/10/2025).
Namun, di balik apresiasi tersebut, politisi Fraksi PAN yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon itu menyampaikan sejumlah catatan kritis demi memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan optimalisasi kontribusi PCM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan Pembenahan Tata Kelola dan Penguatan Manajemen
Rahmatullah menilai langkah manajemen PCM yang berencana menambah satu posisi direksi—yakni Direktur Keuangan dan SDM—merupakan keputusan tepat secara prinsip tata kelola. Menurutnya, pemisahan fungsi strategi, operasional, dan keuangan merupakan praktik penting dalam good corporate governance (GCG).
“Direktur Utama harus fokus pada strategi bisnis, Direktur Operasional pada pelaksanaan lapangan, dan Direktur Keuangan menangani perencanaan keuangan serta pengembangan SDM. Ini untuk mencegah tumpang tindih dan memperkuat pengendalian internal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya tim seleksi (pansel) untuk menilai kompetensi calon Direktur Keuangan secara ketat, dengan kriteria yang mencakup:
- Penguasaan industri jasa pandu-tunda,
- Kemampuan pengelolaan aset dan manajemen risiko,
- Pengalaman dalam proyek investasi besar, termasuk rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari.
Roadmap Keuangan dan Diversifikasi Bisnis
Dalam pandangannya, Rahmatullah juga menuntut agar PCM segera menyusun roadmap penguatan keuangan, antara lain dengan:
- Sistem budgeting berbasis kinerja,
- Efisiensi operasional (terutama penggunaan BBM dan perawatan tugboat),
- Diversifikasi pendapatan di luar jasa pandu-tunda, seperti logistik darat, pergudangan, dan sewa lahan strategis.
Ia menilai, potensi bisnis PCM masih sangat besar. Pada Agustus 2025 saja, tercatat sekitar 1.200 gerakan kapal, dengan 20% merupakan layanan internasional yang memberi pendapatan dua kali lipat dibanding domestik.
“Ini menunjukkan PCM sudah berada pada posisi yang kompetitif secara regional dan siap ekspansi,” jelasnya.
Pelabuhan Warnasari dan Integrasi Ekonomi Daerah
Rahmatullah juga menyinggung posisi strategis Pelabuhan Warnasari, yang kini telah tercantum dalam RPJMD Kota Cilegon 2025–2029. Ia menegaskan bahwa pengembangan Warnasari tidak boleh berhenti pada tataran konsep, melainkan harus tersinergi dengan penguatan layanan utama PCM.
“Terminal umum Warnasari bisa menjadi basis pengembangan jasa maritim (nautical services) dan logistic hub PCM. Karena itu, peran Direktur Keuangan menjadi sangat sentral dalam memastikan kesinambungan investasi dan penguatan keuangan perusahaan,” ungkapnya.
Komisi III Siap Kawal Proses Seleksi dan Reformasi PCM
Menutup keterangannya, Rahmatullah menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kota Cilegon akan mengawal penuh proses bidding calon Direktur Keuangan PCM agar berjalan transparan dan berintegritas.
“Kami ingin Direktur Keuangan yang bukan hanya mengejar profit, tapi juga memahami fungsi BUMD sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dua tugas strategis bagi direktur keuangan yang akan datang:
- Menambah sumber pendapatan baru, bukan sekadar menanggung beban biaya.
- Menjadi mitra strategis (HR business partner) yang mampu membangun tim dan budaya kerja produktif.
Arah Baru BUMD Kota Cilegon
Pernyataan Rahmatullah mencerminkan dorongan kuat legislatif agar PT PCM tidak hanya menjadi entitas bisnis yang sehat secara finansial, tetapi juga menjadi instrumen strategis penggerak ekonomi Kota Cilegon.
“PCM harus menjadi contoh BUMD yang profesional, transparan, dan memberikan kontribusi nyata bagi PAD. Di situlah ukuran keberhasilan reformasi tata kelola kita,” tutupnya.
Redaksi.
