Serang Kota, JURNALKUHP.COM – Aliansi Masyarakat Peduli Bumi Banten (AMPBB), yang terdiri dari Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI), GMBI, PPMRI, dan BALHI menggelar aksi demonstrasi di depan kantor UP 3 PLN Banten Utara di Jl. Pangeran Diponegoro, Kotabaru, Serang Banten, pada Kamis, 11 Juli 2024.
Aksi ini dipicu oleh dugaan kelalaian PLN yang menyebabkan sejumlah kebakaran dan kerugian materil, serta kecurigaan adanya praktik mafia dalam proses sertifikasi Layak Operasi (SLO).
Heri, Ketua Umum Banten Antisipator Lingkungan Hidup Indonesia (BALHI) menyoroti insiden-insiden kebakaran yang terjadi belakangan ini yang diduga diakibatkan korsleting listrik sebagai masalah utama.
“Kita melihat ada beberapa kejadian kejadian yang diduga diakibatkan dari beberapa kebakaran kebakaran yang ada, terus insiden indennya itu dari korsleting listrik. Kita tau, satu bulan terakhir beberapanya itu terjadi kebakaran, Royal, Rau, Citraland puri, dan bahkan terakhir itu ada pondok pesantren juga. Informasi yang kami dapatkan dugaannya itu korsleting listrik” ujarnya.
Ia mempertanyakan kredibilitas proses sertifikasi layak operasi yang dilakukan oleh PLN. Mereka menemukan instalasi listrik yang tampak tidak memenuhi standar di sekitar kantor PLN.
“Jadi kami mempertanyakan secara langsung kepada PLN, bagaimana sertifikasi sertifikasi layak operasi tersebut dilakukan, sehingga terjadi hal hal yang tidak diinginkan,” lanjutnya
AMPBB mengancam akan mengambil langkah hukum jika masalah ini tidak segera ditangani. Mereka menegaskan bahwa kelalaian atau kesewenang-wenangan dalam proses sertifikasi layak operasi tidak dapat diterima.
“Kalau sekiranya merugikan atau mungkin masih ada pembiaran pembiaran seperti itu kita lakukan clas actionnya sampai temen temen LBH hak asasi manusia. Kalo dimungkinkan kita lakukan kebijakannya, karna memang ini sudah terlalu fulgar terlihat di konteks publik society imi ada kelalaian atau ada kesewenang wenangan. Bahkan kolusinya mengarah ke kolusi kolusi transaksi elektronik seperti hal hal yang sudah tidak jelas, gak tau macam sertifikasi dan kelayakannya seperti dari mana,” tutup Heri.
Selaras dengan itu, Hasan Ashari, Sekretaris Daerah Provinsi Banten dari LMPI, mendesak PLN untuk segera menertibkan instalasi listrik ilegal dan menangani pencurian listrik.
“Kami ingin dari pln ini segera menertibkan, mulai dari instalansi instalansi yang tidak resmi, apalagi yang pencurian pencurian itu, kemudian sertifikasi layak operasi itu juga harus bener bener arahnya ke mana, pengawasannya seperti apa, sementara ketika terjadi musibah atau insiden insiden itu ternyata yang dipermasalahkan hanya misalkan akibat korsleting dan arus pendek,” katanya.
Ia juga menyoroti kurangnya pengawasan dari pihak PLN yang menyebabkan terjadinya pemasangan listrik ilegal di depan kantor PLN.
“Sementara ril nya berarti pengawasan daripada pln yang pelayanan teknik ini tidak ada, sehingga mengakibatkan hal itu. Terbukti dengan apa? Adanya pemasangan secara langsung atau pencurian bahkan kami sebut yang digunakan oleh para pedagang yang di depan mata pln langsung. Lost listrik, ini sudah parah keterlaluan, apalagi di luar gedung PLN, di depannya aja sudah terjadi seperti itu,” pungkasnya.
Dalam menanggapi masalah terkait penerbitan Sertifikat Layak Operasi, Hasan menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat. Ia menyoroti perlunya tindakan konkret dan peningkatan pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut.
“ketika mengeluarkan SLO ya apa fungsi SLO itu ya kan! Kemudian ya kerjakan, pengawasannya lebih di ditingkatkan, jangan hanya seolah olah kita menduga ada mafia dalam pengeluaran SLO itu,” tambahnya.
AMPBB berjanji akan terus mengawal isu ini dan mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Kami berharap PLN lebih profesional dalam mengeluarkan sertifikasi layak operasi. Jika tidak, kami telah berkomitmen dengan rekan-rekan di AMPBB untuk melakukan aksi yang lebih besar lagi minggu depan,” tegasnya.**
