LEBAK, JURNALKUHP.COM — Pernyataan seorang anggota DPRD Provinsi Banten yang melontarkan kritik tajam kepada pemerintah dengan menyebut “goblok” dalam konteks penanganan korban bencana di Lebak, memicu respons beragam dari masyarakat, Minggu (18/05/2025).
Sebagian pihak menilai bahasa tersebut tidak mencerminkan etika pejabat publik. Namun, sebagian lainnya menilai substansi kritik itu lahir dari kekecewaan mendalam terhadap lambannya penanganan pascabencana, khususnya di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong.
Salah satu tokoh muda asal Kabupaten Lebak, Repi Rizali, menyampaikan pandangannya. Menurutnya, etika tidak cukup diukur dari pilihan kata, tetapi juga dari sikap nyata terhadap penderitaan rakyat.
“Yang lebih tidak etis adalah diam saat rakyat menderita. Itu jauh lebih menyakitkan ketimbang ucapan keras yang muncul karena kecewa,” ujarnya, saat di wawancarai oleh Redaksi Jurnal KUHP.
Repi menilai ketidakpekaan pejabat terhadap kondisi korban bencana yang hingga kini masih bertahan di hunian sementara selama lima tahun, mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawab sosial.
“Kami tidak bicara soal kata, kami bicara soal nyawa, penderitaan, dan kelalaian. Kalau rakyat masih tinggal di huntara selama lima tahun, lalu siapa yang peduli? Justru itu yang harus kita persoalkan,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat untuk berhenti saling menyalahkan dan segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan warga terdampak.
“Penderitaan masyarakat Cigobang bukan bahan debat gaya bicara. Tapi panggilan kemanusiaan yang sudah terlalu lama diabaikan,” pungkasnya.
Reporter: Hendri H
Editor: Redaksi Biro Lebak
