CILEGON, JURNALKUHP.COM – Dalam sebuah terobosan baru yang inovatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menggelar dialog terbuka melalui platform livestreaming TikTok @kanghafidwongcilegon yang ditayangkan pada hari Jumat, 21 Februari 2025 untuk mendengar langsung keluhan pemuda-pemudi kota terkait persoalan ketenagakerjaan. Dialog yang dipandu secara interaktif ini menghadirkan tiga anggota DPRD, yakni H. Rahmat, Kang Hafid, dan Kang Aflahulaziz, yang menjawab berbagai unek-unek masyarakat.
Seorang peserta dialog, Siva, dengan tegas menyuarakan keresahannya mengenai tingginya angka pengangguran di Cilegon yang notabene dikenal sebagai “Kota Baja” dan pusat industri besar.
“Di Cilegon tuh angka pengangguran melonjak ya, Pak. Padahal Cilegon disebut kota industri, tapi kenapa warga lokal malah susah banget dapat kerja? Kenapa fresh graduate kayak saya malah nggak dikasih kesempatan?” keluh Siva dalam dialog tersebut.
Ia juga menyoroti persyaratan pengalaman kerja minimal dua hingga tiga tahun yang dinilai mempersulit para pencari kerja muda. “Kita baru lulus, Pak, gimana bisa punya pengalaman kalau nggak dikasih kesempatan? Terus kenapa malah yang punya ‘orang dalam’ atau titipan dari LSM yang diutamakan?” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kang Aflahulaziz mengakui bahwa permasalahan pengangguran di Cilegon sangat kompleks. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan di Cilegon adalah industri padat modal yang lebih mengandalkan mesin dibandingkan tenaga manusia.
“Memang peluang kerja terbuka, tapi persaingan sangat ketat dan jumlah lowongan tidak sebanding dengan pencari kerja. Selain itu, praktik ‘orang dalam’ juga jadi tantangan tersendiri,” ujar Kang Aziz.
Namun, ia menegaskan bahwa pihak DPRD akan terus mendorong kebijakan yang lebih adil dan transparan. “Kita butuh dasar hukum yang kuat untuk menghapus sistem ring-ringan dan memastikan semua warga punya kesempatan yang sama,” tegasnya.
Diskusi semakin memanas saat Siva membagikan pengalamannya yang merasa dipersulit saat melamar kerja melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon. Ia mempertanyakan sistem rekrutmen yang dinilai tidak transparan dan cenderung diskriminatif.
“Waktu saya ngelamar lewat Disnaker, malah dipersulit. Katanya harus ada batasan wilayah. Lah, masa warga lokal sendiri malah dibatasi?” keluhnya.
Menanggapi hal ini, Kang Hafid berjanji akan membuka ruang dialog lebih lanjut dengan mengundang Siva ke ruang Komisi 1 DPRD minggu depan. “Datang aja ke Komisi 1, kita bahas lebih dalam. Ini hak kamu sebagai warga Cilegon,” katanya.
H. Rahmat menyoroti perlunya kebijakan yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal sebelum mendapatkan izin operasi. Ia mengkritisi kebiasaan pemerintah daerah yang langsung menandatangani izin tanpa memastikan keterlibatan warga lokal.
“Investor jangan langsung dikasih izin. Harus ada jaminan minimal 75% tenaga kerja berasal dari Cilegon dulu. Kalau nggak, kita yang rugi,” tegasnya.
Dialog yang berlangsung selama lebih dari dua jam ini menjadi momentum penting bagi pemuda Cilegon untuk menyampaikan keluhan secara langsung. Meski belum ada solusi instan, DPRD berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi ini ke Wali Kota dan mengevaluasi kinerja Disnaker.
“Kita harus ubah sistem rekrutmen agar tidak hanya mengutamakan yang berpengalaman, tapi juga memberi ruang untuk fresh graduate. Kita akan dorong agar regulasi ini segera dibahas,” tutup Kang Aflahulaziz.
@jurnalkuhp.com VIRAL!!! Terobosan Baru! DPRD Kota Cilegon Gelar Dialog Terbuka di TikTok, Pemuda Kritisi Kinerja Disnaker CILEGON, JURNALKUHP.COM – Dalam sebuah terobosan baru yang inovatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menggelar dialog terbuka melalui platform livestreaming TikTok @kanghafidwongcilegon yang ditayangkan pada hari Jumat, 21 Februari 2025 untuk mendengar langsung keluhan pemuda-pemudi kota terkait persoalan ketenagakerjaan. Dialog yang dipandu secara interaktif ini menghadirkan tiga anggota DPRD, yakni H. Rahmat, Kang Hafid, dan Kang Aflahulaziz, yang menjawab berbagai unek-unek masyarakat. Seorang peserta dialog, Siva, dengan tegas menyuarakan keresahannya mengenai tingginya angka pengangguran di Cilegon yang notabene dikenal sebagai “Kota Baja” dan pusat industri besar. “Di Cilegon tuh angka pengangguran melonjak ya, Pak. Padahal Cilegon disebut kota industri, tapi kenapa warga lokal malah susah banget dapat kerja? Kenapa fresh graduate kayak saya malah nggak dikasih kesempatan?” keluh Siva dalam dialog tersebut. Ia juga menyoroti persyaratan pengalaman kerja minimal dua hingga tiga tahun yang dinilai mempersulit para pencari kerja muda. “Kita baru lulus, Pak, gimana bisa punya pengalaman kalau nggak dikasih kesempatan? Terus kenapa malah yang punya ‘orang dalam’ atau titipan dari LSM yang diutamakan?” tambahnya. Menanggapi pertanyaan tersebut, Kang Aflahulaziz mengakui bahwa permasalahan pengangguran di Cilegon sangat kompleks. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan di Cilegon adalah industri padat modal yang lebih mengandalkan mesin dibandingkan tenaga manusia. “Memang peluang kerja terbuka, tapi persaingan sangat ketat dan jumlah lowongan tidak sebanding dengan pencari kerja. Selain itu, praktik ‘orang dalam’ juga jadi tantangan tersendiri,” ujar Kang Aziz. Namun, ia menegaskan bahwa pihak DPRD akan terus mendorong kebijakan yang lebih adil dan transparan. “Kita butuh dasar hukum yang kuat untuk menghapus sistem ring-ringan dan memastikan semua warga punya kesempatan yang sama,” tegasnya. Diskusi semakin memanas saat Siva membagikan pengalamannya yang merasa dipersulit saat melamar kerja melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon. Ia mempertanyakan sistem rekrutmen yang dinilai tidak transparan dan cenderung diskriminatif. “Waktu saya ngelamar lewat Disnaker, malah dipersulit. Katanya harus ada batasan wilayah. Lah, masa warga lokal sendiri malah dibatasi?” keluhnya. Menanggapi hal ini, Kang Hafid berjanji akan membuka ruang dialog lebih lanjut dengan mengundang Siva ke ruang Komisi 1 DPRD minggu depan. “Datang aja ke Komisi 1, kita bahas lebih dalam. Ini hak kamu sebagai warga Cilegon,” katanya. H. Rahmat menyoroti perlunya kebijakan yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal sebelum mendapatkan izin operasi. Ia mengkritisi kebiasaan pemerintah daerah yang langsung menandatangani izin tanpa memastikan keterlibatan warga lokal. “Investor jangan langsung dikasih izin. Harus ada jaminan minimal 75% tenaga kerja berasal dari Cilegon dulu. Kalau nggak, kita yang rugi,” tegasnya. Dialog yang berlangsung selama lebih dari dua jam ini menjadi momentum penting bagi pemuda Cilegon untuk menyampaikan keluhan secara langsung. Meski belum ada solusi instan, DPRD berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi ini ke Wali Kota dan mengevaluasi kinerja Disnaker. “Kita harus ubah sistem rekrutmen agar tidak hanya mengutamakan yang berpengalaman, tapi juga memberi ruang untuk fresh graduate. Kita akan dorong agar regulasi ini segera dibahas,” tutup Kang Aflahulaziz. Dialog inovatif melalui TikTok ini mendapat respons positif dari masyarakat yang berharap pemerintah lebih terbuka dalam mendengar aspirasi rakyat. Dengan langkah ini, DPRD Kota Cilegon menunjukkan komitmennya untuk merangkul generasi muda dalam pembangunan daerah. (Redaksi JURNAL KUHP). CC: @pemkotcilegon @disnaker_ri @nakercilegon @kanghafidwongcilegon @aaaflahulaziz @ara68716 @robinsar945 @fajarhadiprabowo
Dialog inovatif melalui TikTok ini mendapat respons positif dari masyarakat yang berharap pemerintah lebih terbuka dalam mendengar aspirasi rakyat. Dengan langkah ini, DPRD Kota Cilegon menunjukkan komitmennya untuk merangkul generasi muda dalam pembangunan daerah. (Redaksi JURNAL KUHP).
