CILEGON, JURNALKUHP.COM — Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) Taman Baru Tahun Anggaran 2027 menjadi panggung terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan persoalan mendasar yang selama ini dinilai luput dari penanganan serius. Mitigasi bencana longsor dan normalisasi aliran sungai mengemuka sebagai aspirasi paling mendesak, mengalahkan usulan infrastruktur rutin lainnya.
Kegiatan yang digelar di Aula Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Rabu (14/1/2026), tidak hanya menjadi agenda formal tahunan, tetapi juga refleksi kegelisahan warga terhadap ancaman lingkungan yang berpotensi merusak permukiman dan memukul sektor pertanian.
Lurah Taman Baru, Furkon, mengakui bahwa dinamika usulan tahun ini menunjukkan perubahan signifikan dalam orientasi kebutuhan masyarakat. Jika sebelumnya pembangunan fisik menjadi dominasi, kini keselamatan warga menjadi titik tekan utama.
“Fokus utama kami adalah meminimalisasi potensi longsor. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan warga. Meski demikian, usulan infrastruktur dasar tetap berjalan, seperti PJL, RTLH, drainase, TPT, hingga paving block,” ujar Furkon kepada Redaksi Jurnal KUHP.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan sekadar menyusun daftar usulan, melainkan memastikan aspirasi tersebut benar-benar dikawal hingga level penganggaran kota. Ia menegaskan, Musrenbangkel tidak boleh berhenti sebagai seremoni administratif.
“Harapannya, apa yang sudah disepakati bersama ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi bisa direalisasikan pada tahun anggaran mendatang,” tambahnya.
Sorotan lebih tajam datang dari Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Taman Baru sekaligus Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Fatoni. Ia menilai, persoalan pendangkalan sungai telah lama menjadi bom waktu yang mengancam keberlangsungan pertanian warga.
“Normalisasi Sungai Bayur dan Sungai Kali Buah Sikat sudah sangat mendesak. Pendangkalan akibat limbah pasir membuat air sering meluap dan membanjiri sawah. Dampaknya langsung ke hasil panen petani,” tegas Fatoni.
Menurutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan, ketahanan pangan lokal akan tergerus, dan petani menjadi kelompok paling dirugikan. Ia menuntut adanya intervensi nyata, bukan sekadar janji perencanaan.
Musrenbangkel Taman Baru juga dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Camat Citangkil Ikhlasinnufus, Sekretaris Lurah Endang Suhada, perwakilan Bappeda Holilurohman, pendamping DPW-Kel Uso Sutoyo, utusan Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Mimin Aliya, serta Kasi Pembangunan Ida Wahida.
Selain itu, unsur TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, LPM, kader Posyandu, penggerak PKK, para Ketua RT/RW, hingga staf kelurahan turut hadir, menandakan tingginya partisipasi publik dalam menentukan arah pembangunan wilayah.
Redaksi Jurnal KUHP mencatat, Musrenbangkel ini menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat. Ketika mitigasi bencana dan normalisasi sungai telah disepakati sebagai prioritas, maka kegagalan merealisasikannya berpotensi memperlebar jurang kepercayaan publik terhadap proses perencanaan pembangunan.
Musrenbang bukan sekadar forum, melainkan kontrak moral antara pemerintah dan warga. Kini, masyarakat Taman Baru menunggu: apakah aspirasi ini akan menjadi kebijakan nyata, atau kembali tenggelam dalam tumpukan dokumen perencanaan.
Redaksi.
