TANGERANG SELATAN, JURNALKUHP.COM – Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang digembar-gemborkan pemerintah pusat sebagai motor penggerak ekonomi rakyat ternyata hanya jadi “hiasan papan nama” di Tangerang Selatan. Alih-alih menghadirkan kemandirian, realisasinya justru bikin masyarakat kecewa.
Sejak awal, publik dibuat heboh dengan janji manis bantuan modal jumbo, bahkan disebut-sebut bisa tembus Rp3 miliar hingga Rp5 miliar, plus kabar liar adanya gaji Rp5 juta untuk pengurus. Namun faktanya, nihil. Sampai hari ini, modal segar yang dijanjikan tak pernah turun sepeser pun.
Di Kelurahan Serua Indah, Ketua KMP Bahtiar Iskandar terang-terangan meluapkan kekecewaannya.
“Awalnya masyarakat dipancing dengan janji modal miliaran. Tapi nyatanya, kami hanya disuruh setor iuran. Kalau begini, koperasi ini mau maju pakai apa? Jangan-jangan ini cuma proyek politik,” sindir Bahtiar, Kamis (4/9/2025).
Ia menambahkan, semangat warga yang awalnya menggebu kini mulai redup. “Dulu hanya Rp100 ribu simpanan pokok, sekarang diwajibkan Rp125 ribu. Kalau cuma ngandelin itu, kapan bisa berkembang?” tegasnya.
Berbeda dengan Serua Indah, Heri, Ketua KMP Kelurahan Sawah, memilih jalur mandiri. Ia mengarahkan koperasinya ke sektor pertanian dan budidaya ikan yang memang sudah dijalankan masyarakat.
“Sekretariat, banner, sampai pelatihan semua kami biayai sendiri. Dari pusat? Nol besar!” ungkap Heri.
Lebih parah lagi, ia menolak wacana absurd soal penutupan setoran koperasi dengan dana desa atau kelurahan.
“Itu jelas gila! Masa anggaran pembangunan dipakai nutupin program pusat yang setengah hati? Sama saja bunuh diri untuk wilayah,” bentaknya.
Kepala Dinas Koperasi Tangsel, Bachtiar Priyambodo, berdalih bahwa sumber modal KMP saat ini masih dari internal anggota, hibah, dan pinjaman.
“Kami prioritaskan rekrutmen masyarakat dulu. Soal APBD masih dibahas dengan TAPD. Belum ada kepastian,” ujarnya datar, Sabtu (6/9/2025).
Ia mengklaim ada pelatihan SDM koperasi bersama Kemenkop dan rencana pendampingan STAN untuk urusan pajak dan laporan keuangan. Tapi tanpa dana segar, langkah itu dianggap tak lebih dari teori kosong.
Ironisnya, pemerintah pusat lewat PMK Nomor 63/2025 sudah mengumumkan alokasi Rp16 triliun untuk Koperasi Merah Putih lewat bank-bank Himbara. Tapi di lapangan, jejak uang itu entah ke mana. Pengurus di Tangsel tak merasakan setetes pun aliran modal.
Kondisi ini menimbulkan jurang lebar antara retorika kebijakan dengan realita masyarakat.
Ahmad Priyatna dari Pusat Studi Kebijakan, Konstitusi, dan Pemerintahan (PUSTAKA) menegaskan, program ini sejak awal sudah kabur.
“Mau disebut koperasi rakyat, tapi dikendalikan pusat. Mau disebut program pemerintah, tapi dibungkus seolah inisiatif warga. Akhirnya publik bingung, koperasi ini sebenarnya milik siapa?” katanya.
Ia memperingatkan, jika pemerintah hanya sibuk melempar jargon tanpa kepastian modal, pelatihan berkelanjutan, dan pendampingan serius, maka KMP berpotensi jadi kuburan baru bagi mimpi ekonomi rakyat.
“Koperasi itu bukan sekadar papan nama. Ia harus tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan dari atas. Kalau begini caranya, KMP bisa jadi bencana baru, bukan solusi,” tegas Ahmad.
Redaksi.
