CILEGON, JURNALKUHP.COM — Pembangunan proyek perumahan Rakata Arum yang digarap oleh PT Krakatau Sarana Properti (KSP) dan PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI), dua anak perusahaan dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, menuai sorotan publik. Sejumlah warga di sekitar lokasi proyek diketahui sempat menyuarakan penolakan akibat dampak yang dirasakan secara langsung terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.
Situasi ini turut mengundang perhatian aktivis muda dan pegiat lingkungan, sekaligus Founder APIK Group, Bung Ayat, yang angkat bicara. Dalam keterangannya, Bung Ayat menilai bahwa dinamika yang terjadi di lapangan mencerminkan kurangnya koordinasi dan komunikasi yang matang antara pemerintah, pihak perusahaan, serta masyarakat terdampak.
Bung Ayat menegaskan, pemerintah seharusnya lebih responsif dan cermat dalam menyikapi persoalan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Melihat kondisi sosial-ekonomi saat ini, di mana tingkat pengangguran di Kota Cilegon meningkat tajam dan ekonomi masyarakat melemah, pemerintah harus mampu gayung bersambut terhadap niat baik anak perusahaan KS yang ingin mengembangkan perumahan. Namun tentu dengan memperhatikan seluruh aspek — mulai dari perizinan, AMDAL, hingga manfaat bagi masyarakat sekitar,” tegasnya, Rabu, (12/11/2025).
Lebih lanjut, Bung Ayat juga menyinggung kemungkinan adanya dugaan keterlibatan anggaran pemerintah daerah dalam proyek tersebut.
“Kami minta Inspektorat Cilegon, BPK Banten, Kejari hingga Kejati menindaklanjuti indikasi penggunaan dana pemerintah dalam program Pokmas Kelurahan Taman Layak Anak yang terkait pembangunan ini. Jangan sampai ada anggaran daerah yang disalahgunakan atau bahkan dikorupsi oleh oknum,” tegasnya.
Ia menyebut, lembaga atau organisasi kemasyarakatan akan segera melayangkan surat resmi kepada aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dalam proyek tersebut.
Kepada pihak pengembang, Bung Ayat menekankan pentingnya mengedepankan musyawarah dan asas gotong royong dalam setiap proses pembangunan.
“Semua unsur harus duduk bersama, jangan sampai kepentingan korporasi mengorbankan masyarakat yang terdampak. Kalau masalah itu besar, mari kita sederhanakan. Kalau sederhana, bisa kita hilangkan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar pimpinan PT KSP dan PT KSI lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan, serta memastikan bahwa pembangunan membawa efek domino positif terhadap warga sekitar, bukan sebaliknya.
“Pembangunan di daerah harus memberi dampak nyata bagi masyarakat. Karena kita hidup berdampingan dengan rakyat, bukan di atas mereka,” tambah Bung Ayat.
Dalam pandangan Bung Ayat, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur fisik semata, melainkan dari peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Ia menjabarkan tiga indikator penting:
- Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan penurunan kemiskinan.
- Sosial: Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan pengangguran, serta kemudahan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
- Lingkungan: Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian alam.
“Pembangunan harus berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya membangun fisik, tapi juga membangun manusia,” tegasnya.
Meski kritis terhadap proses di lapangan, Bung Ayat tetap menyatakan dukungan moral dan kelembagaan terhadap upaya anak perusahaan Krakatau Steel yang dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi daerah.
“Saya percaya para pimpinan di KS Group, KSP, dan KSI adalah orang-orang kompeten yang mampu menjalankan pembangunan dengan prinsip berkeadilan. Kami tetap mendukung upaya menghidupkan kembali semangat pembangunan Krakatau Steel, selama dijalankan dengan transparan, adil, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Tim
Editor: Redaksi
