TANGERANG, JURNALKUHP.COM — Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung kesejahteraan pekerja saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dalam momentum tersebut, Polri menyatakan kesiapan membuka akses fasilitas kesehatan bagi buruh serta memperkuat pendampingan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pernyataan itu disampaikan Kapolri saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT serikat pekerja yang digelar di PT Victory Chingluh Indonesia, kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Senin (16/2/2026).
Kapolri menekankan pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis agar keberlangsungan usaha tetap terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Perjuangan rekan-rekan buruh untuk mewujudkan kesejahteraan merupakan perjuangan bersama. Polri akan terus mendukung apa yang menjadi aspirasi dan harapan buruh,” ujar Sigit dalam sambutannya.
Ia juga menegaskan bahwa stabilitas hubungan industrial menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan investasi nasional yang pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru.
“Kita ingin iklim usaha dan investasi di Indonesia benar-benar tumbuh, sehingga membuka kesempatan kerja seluas-luasnya,” tambahnya.
Mitigasi Dampak PHK dan Penguatan Pendampingan
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri berupaya meminimalkan dampak PHK terhadap pekerja. Unit tersebut diharapkan menjadi garda pendampingan bagi buruh yang memperjuangkan haknya.
Ia menginstruksikan jajaran kepolisian untuk memberikan pelayanan optimal, khususnya bagi pekerja terdampak PHK, sekaligus menjaga stabilitas investasi agar tetap kondusif.
Menurut Sigit, pendekatan mitigatif ini penting agar setiap perubahan dalam dunia kerja tidak menimbulkan dampak sosial yang luas, sekaligus membuka peluang terciptanya ruang kerja baru bagi pekerja yang terdampak.
Fasilitas Kesehatan Polri Terbuka untuk Buruh
Selain pendampingan ketenagakerjaan, Kapolri juga membuka akses fasilitas kesehatan milik Polri bagi pekerja yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kebijakan ini bertujuan memperluas pilihan layanan kesehatan bagi buruh.
Ia meminta Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Asep Hendradiana, untuk mengevaluasi fasilitas kesehatan Polri yang dapat dimanfaatkan pekerja di berbagai wilayah.
Menurut Kapolri, akses layanan kesehatan yang lebih luas diharapkan mampu meningkatkan perlindungan sosial bagi buruh, sekaligus memperkuat kolaborasi antar-lembaga dalam penyediaan layanan publik.
Komitmen Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Pekerja
Kapolri menegaskan bahwa langkah membuka fasilitas kesehatan dan memperkuat pendampingan ketenagakerjaan merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung kesejahteraan buruh sekaligus menjalankan program pemerintah di bidang pelayanan publik.
Pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya konstruktif dalam memperkuat perlindungan pekerja, menjaga stabilitas industri, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan kesejahteraan tenaga kerja.
Momentum peringatan HUT ke-53 serikat pekerja ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya sinergi antara negara, pelaku usaha, dan pekerja dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adil, sehat, dan berkelanjutan di Indonesia.
Redaksi.
