JURNALKUHP.COM | JAKARTA – Pemerintah terus menggodok skema pembiayaan terbaik untuk mendirikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria dalam rapat pembahasan di Gedung BRI, Jakarta, Selasa (22/4).
Menurut Ariza, pembiayaan pembentukan koperasi yang menargetkan 80.000 desa dan kelurahan ini akan bersifat gotong royong, melibatkan sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hingga Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan nasional dan internasional.
“Sementara ini, pembiayaan masih bersumber dari APBN dan APBD. Namun, ke depan kita akan dorong peran aktif dari BUMN, dunia usaha, hingga CSR,” ujar Ariza dalam rapat tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk membentuk satu unit Koperasi Desa Merah Putih berkisar antara Rp2 hingga Rp5 miliar per desa. Untuk menekan beban anggaran, setiap desa diharapkan dapat menyediakan lahan serta membentuk unit usaha produktif.
Unit usaha yang dirancang dalam konsep Kopdes Merah Putih ini mencakup gerai sembako murah, klinik dan apotek desa, fasilitas logistik, cold storage hasil pertanian dan perikanan, serta layanan simpan pinjam.
“Ini bukan sekadar koperasi. Kopdes Merah Putih harus menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa,” tegas Wamendes.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi.
Foto: Didi/Kemendes PDT
Teks: Rifqi/Kemendes PDT
Dilansir dari: Laman Resmi Kementerian Desa PDT.
. Redaksi Jurnal KUHP
