CILEGON, JURNALKUHP.COM — Penggagas sekaligus moderator diskusi elemen masyarakat Cilegon, Maman Hilman, menegaskan bahwa rencana audiensi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon tidak boleh sekadar seremoni. Ia menekankan pentingnya membawa agenda yang jelas, berbasis data, dan berorientasi solusi.
Maman Hilman yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) Markas Wilayah Cilegon Banten, serta Sekretaris Jenderal Tim SERANKAI Cilegon, menyampaikan hal itu dalam diskusi yang diikuti sejumlah tokoh masyarakat, perwakilan ormas, dan pemerhati kebijakan publik, Selasa (5/5/2026).
“Diskusi ini adalah tahap awal. Kita tidak ingin datang ke BPN tanpa arah. Semua persoalan harus kita petakan, kita rumuskan, agar audiensi nanti fokus dan menghasilkan langkah konkret,” kata Maman.
Maman menjelaskan, salah satu tujuan utama diskusi adalah menyatukan persepsi di antara elemen masyarakat. Menurut dia, isu pertanahan terlalu kompleks jika dibahas secara parsial tanpa kesamaan pemahaman.
Ia menyebut, berbagai persoalan yang muncul di lapangan—mulai dari status kepemilikan tanah, sengketa, hingga hambatan pembangunan—harus disusun menjadi materi yang sistematis.
“Kita kumpulkan dulu semua perspektif. Dari tokoh masyarakat, RT/RW, pemerhati lingkungan, sampai pelaku seni budaya. Dari situ kita tarik benang merahnya,” ujarnya.
Dalam pandangannya, audiensi dengan BPN harus ditempatkan sebagai ruang dialog, bukan ajang konfrontasi. Ia menegaskan, elemen masyarakat justru ingin mendukung kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang pertanahan.
“Kita ingin membangun sinergi. Kita apresiasi pelayanan BPN, tapi di sisi lain ada persoalan di lapangan yang perlu dijelaskan dan diperbaiki,” kata Maman.
Ia menambahkan, pendekatan yang konstruktif akan membuka ruang komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat dan pemerintah.
Maman mengungkapkan, ada beberapa isu utama yang akan menjadi fokus dalam audiensi. Di antaranya adalah perubahan status legalitas tanah pasca pemberlakuan regulasi baru, dugaan adanya tanah terlantar, serta hambatan pembangunan akibat persoalan lahan.
Menurut dia, isu-isu tersebut harus dibahas secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Banyak masyarakat belum memahami aturan terbaru. Ini harus dijelaskan oleh BPN. Kalau tidak, potensi konflik akan semakin besar,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kejelasan data dan transparansi dalam pengelolaan pertanahan, terutama yang berkaitan dengan lahan industri dan program strategis daerah.
Sebagai moderator, Maman menilai diskusi yang berlangsung telah menghasilkan banyak masukan dari berbagai pihak. Ia memastikan seluruh aspirasi tersebut akan dirangkum menjadi bahan audiensi.
“Apa yang disampaikan hari ini bukan sekadar wacana. Ini akan kita bawa sebagai representasi suara masyarakat Cilegon,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa audiensi nantinya diharapkan mampu menjawab persoalan konkret yang selama ini dihadapi warga, termasuk kesulitan dalam pengurusan sertifikat dan ketidakjelasan status lahan.
Maman berharap, audiensi dengan Kepala BPN Kota Cilegon yang baru dapat menghasilkan solusi yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Kita ingin ada kejelasan. Kalau ada kendala, apa solusinya. Kalau ada aturan, bagaimana implementasinya di lapangan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan audiensi tidak diukur dari pertemuannya, tetapi dari tindak lanjut yang dihasilkan.
Di akhir pernyataannya, Maman menegaskan komitmen elemen masyarakat untuk terus mengawal isu pertanahan secara konstruktif dan berkelanjutan.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan kepentingan publik.
“Kita tidak ingin berhenti di diskusi. Ini proses panjang. Kita akan terus kawal agar ada perubahan yang nyata,” kata Maman.
Diskusi tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk segera mengajukan permohonan audiensi secara resmi kepada BPN Kota Cilegon, dengan membawa hasil rumusan yang telah disusun bersama. (Zain/red).
