Cilegon,jurnalkuhp.com — Proyek preservasi Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah justru berubah menjadi sumber masalah serius bagi masyarakat. Alih-alih memperlancar arus lalu lintas, pekerjaan yang didanai anggaran pusat sebesar Rp64 miliar tersebut malah memicu kemacetan parah akibat material proyek yang berserakan di pinggir jalan.
Pada Kamis, 5 Februari, arus kendaraan di ruas Ciwandan–Cilegon dilaporkan padat merayap hingga nyaris lumpuh. Video kemacetan panjang tersebut beredar luas di berbagai grup WhatsApp dan media sosial, memantik amarah dan kritik tajam publik.
Kritik keras datang dari aktivis pemerhati kebijakan publik, Cecep ZF, yang menilai pelaksanaan proyek ini tidak profesional, sembrono, dan mengabaikan aspek keselamatan.
“Ini proyek puluhan miliar, tapi direksi keet-nya di mana? Lokasinya kilometer berapa? Seharusnya ada direksi keet office berupa kontainer yang dekat dengan proyek. Ini proyek besar, bukan kerja tambal sulam,” tegas Cecep.
Cecep juga mempertanyakan kejelasan kontrak pekerjaan, termasuk waktu pelaksanaan yang dinilai janggal.
“Anggaran tertuang tahun 2025, tapi kenapa baru dikerjakan akhir Januari? Bunyi kontraknya seperti apa? Ini patut dipertanyakan,” ujarnya.
Lebih jauh, Cecep menyoroti tidak berjalannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Material proyek yang diletakkan sembarangan di bahu jalan dinilai sebagai bukti nyata buruknya penerapan standar keselamatan, yang secara langsung membahayakan warga sekitar dan pengguna jalan.
“SMK3 ini seperti mati total. Material ditaruh di pinggir jalan aktif tanpa pengamanan memadai. Ini bentuk kelalaian serius dan mencerminkan rendahnya kepedulian pelaksana terhadap keselamatan publik,” kecamnya.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan sekadar gangguan lalu lintas, melainkan potensi kecelakaan fatal yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
Cecep menegaskan bahwa proyek yang bersumber dari uang negara seharusnya dikerjakan dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan mengutamakan keselamatan, bukan justru mengorbankan kenyamanan dan keamanan masyarakat.
“Kalau proyek negara malah bikin macet parah dan membahayakan, lalu di mana tanggung jawab pelaksana dan pengawasnya?” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait kemacetan panjang dan dugaan tidak berjalannya SMK3 dalam proyek preservasi JLS tersebut.
Editor : Biro jurnal kuhp cilegon
