CILEGON,JURNALKUHP.COM – Merespons keresahan masyarakat terkait fenomena langit menyala akibat aktivitas start-up flaring oleh PT LTCI, Forum Komunikasi Ormas dan LSM Kota Cilegon (Forkomaster) menyelenggarakan forum diskusi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Selasa (27/5) pukul 14.30 WIB, bertempat di Jungle Café.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah organisasi masyarakat dan LSM yang aktif di Cilegon, di antaranya LSM Harimau, KKPMP, DPD Brantas, Badak Banten, L-KPK, FBB, BAPPERA, LSM Kampak, PMPR, INAKOR, PBB, Flip, dan Parakan. Kehadiran mereka mencerminkan tingginya kepedulian sosial terhadap dampak lingkungan dari aktivitas industri di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup DLH Cilegon, Andi Rana, mengapresiasi kehadiran para Ormas dan LSM yang turut berperan sebagai kontrol sosial. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa DLH terus melakukan pemantauan intensif terhadap aktivitas flaring.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Ormas dan LSM yang telah hadir dan peduli. Saat ini kami terus melakukan kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas start-up flaring di beberapa wilayah terdampak, dan telah memasang alat pemantau di lokasi-lokasi strategis,” ungkap Andi Rana.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak perusahaan telah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar sebelum memulai aktivitas flaring, dan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan baik siang maupun malam hari.
Dalam forum tersebut, perwakilan LSM Kampak, Abah Mastur, menyerukan agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Ia juga meminta DLH agar lebih aktif mendorong perusahaan untuk berkontribusi secara positif terhadap warga terdampak.
Harapan kami, “keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas industri,” ujarnya.
Menanggapi masukan dari peserta forum, DLH menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta PT LTCI untuk segera mendirikan posko aduan bagi masyarakat yang terdampak langsung, serta posko kesehatan bagi warga yang mengalami gangguan akibat flaring.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan respons cepat dan pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari pihak industri.
