Oleh: Zainal Mutakin
Kepala Divisi Hukum Pidana DPP Feradi WPI (Perkumpulan Advokat, Paralegal & Pusat Bantuan Hukum) dan Putra Asli Daerah Kota Cilegon.
CILEGON, 05/04/2025 – Dengan tangan gemetar dan hati penuh amarah, saya membuka lembar demi lembar dokumen yang ada ditangan saya—“Detail Peserta Pemohon Hibah Tahun 2025 Kota Cilegon”. Apa yang saya temukan di sana bukan sekadar angka. Bukan sekadar proposal. Tapi potret ketimpangan. Barisan panjang pengajuan hibah yang jika dijumlahkan, menyentuh angka ratusan miliar rupiah. RATUSAN MILIAR.
Sebagai anak kelahiran Kota Baja, hati saya tercabik. Sejarah Kota Cilegon bukan sekadar pabrik, bukan hanya kilang-kilang baja dan cerobong asap industri. Cilegon dibangun di atas keringat rakyatnya, di atas semangat pejuang seperti Ki Wasyid dalam Geger Cilegon 1888. Sebuah pemberontakan spiritual dan sosial demi hak, demi keadilan.
Namun kini, lebih dari satu abad kemudian, keadilan kembali diperkosa. Di atas nama hibah, di atas lembar proposal yang berjilid-jilid itu, saya melihat parade ketidakadilan modern.
“Untuk siapa sebenarnya dana hibah ratusan miliar ini dialokasikan?”
Puluhan Ungkapan Kekecewaan Kami
- Kami kecewa karena rakyat masih menganggur, tapi angka pengajuan hibah meroket.
- Kami kecewa karena anak muda kami mengantre lowongan kerja, sementara lembaga-lembaga antre anggaran.
- Kami kecewa karena proposal lebih banyak daripada peluang kerja.
- Kami kecewa karena rakyat menjerit, tapi kantor lembaga pemohon sunyi tak berpenghuni.
- Kami kecewa karena banyak nama organisasi tidak dikenal publik, tapi dikenal baik oleh sistem hibah.
- Kami kecewa karena jumlah proposal lebih banyak dari jumlah lowongan kerja di kota kami.
- Kami kecewa karena sekolah rusak tidak masuk prioritas, tapi pelatihan ‘motivasi’ minta miliaran.
- Kami kecewa karena masih ada warga makan satu kali sehari, sementara proposal makan bersama diajukan dengan dana fantastis.
- Kami kecewa karena anggaran digunakan untuk seminar, bukan untuk membangun sumur di kampung yang kekeringan.
- Kami kecewa karena pemuda seperti kami tidak diberi tempat, tapi lembaga menikmati kue APBD.
Dan masih banyak…
Ironi Kota Baja yang Rapuh di Dalam
Cilegon dikenal sebagai kota industri. Tapi lihatlah kenyataannya: tingkat pengangguran terbuka Kota Cilegon pada 2023 mencapai 9,30%, tertinggi di Banten. Ironis. Kota dengan APBD triliunan, namun pengangguran masih menumpuk. Kemiskinan masih hadir nyata di lorong-lorong kota.
Sementara itu, data yang saya buka menunjukkan:
- Ribuan proposal hibah,
- Puluhan miliar untuk “kegiatan sosial” tanpa penjelasan detail,
- Organisasi yang sulit dilacak eksistensinya, tapi menerima puluhan bahkan ratusan juta rupiah.
Pertanyaan yang Tak Terjawab
- Apa dasar objektif penilaian proposal ini?
- Siapa yang melakukan verifikasi? Adakah mekanisme pertanggungjawaban?
- Apakah ini hibah atau modus?
Panggilan Untuk Bangkit: Bukan Hanya Protes, Tapi Gerakan
Kita perlu menyuarakan lebih keras. Bukan dengan amarah semata, tapi dengan gerakan. Saya, sebagai putra daerah, tidak akan tinggal diam. Kami di Pemuda kota cilegon akan menelusuri jejak-jejak ini, menyiapkan gugatan rakyat, dan membongkar sistem yang telah membuat kami kecewa.
Kami ingin dana hibah digunakan untuk:
- Memberikan pelatihan kerja yang nyata dan berdampak.
- Membangun ruang kreatif untuk anak muda.
- Menghidupkan kembali semangat Geger Cilegon: keberanian melawan ketidakadilan.
Penutup
Kepada mereka yang duduk di atas singgasana dana hibah, dengarlah:
“Kami bukan datang untuk memohon. Kami datang untuk menuntut.”
“Dana hibah bukan milik kalian. Itu milik rakyat.”
“Cilegon tidak butuh proposal kosong. Cilegon butuh keadilan nyata.”
Kami kecewa. Kami sangat kecewa.
Tapi dari kekecewaan ini, kami membangun keberanian. Karena sejarah telah membuktikan, bahwa Cilegon tidak pernah diam.
Download File Sumber:
Detail Peserta Pemohon Hibah Tahun 2025 __ E-Hibah Bansos Mandiri Kota Cilegon
Detail Peserta Pemohon Hibah Tahun 2024 __ E-Hibah Bansos Mandiri Kota Cilegon
Detail Peserta Pemohon Hibah Tahun 2023 __ E-Hibah Bansos Mandiri Kota Cilegon
JEJAK PENDAPAT.
Oleh: Zainal Mutakin
Kepala Divisi Hukum Pidana DPP Feradi WPI (Perkumpulan Advokat, Paralegal & Pusat Bantuan Hukum) dan Putra Asli Daerah Kota Cilegon.
