MUSI BANYUASIN — Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Musi Banyuasin, Halimah, S.H., menegaskan komitmennya menghadirkan negara secara nyata bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sejak menjabat per 1 Januari 2026, ia memastikan layanan pendampingan berjalan optimal, humanis, dan penuh tanggung jawab.
“Alhamdulillah, selama saya menjabat, kondisi berjalan lancar berkat kerja sama yang solid bersama Tim UPPPA Polres. Kami bergerak bersama demi memastikan korban tidak berjalan sendiri menghadapi proses hukum,” tegas Halimah.
Ia mengungkapkan, kasus yang cukup dominan saat ini adalah kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan respons cepat, sinergi lintas sektor, serta keberpihakan penuh pada pemulihan korban.
“Setiap korban pemerkosaan kami dampingi melapor ke UPPPA Polres. Untuk visum dilakukan di RSUD Sekayu dengan pengantar dari kepolisian. Biayanya gratis, cukup melampirkan fotokopi KTP dan KK. Seluruh biaya ditanggung DPPPA. Jika korban mengalami trauma, kami juga menyiapkan pendampingan psikolog di rumah sakit,” jelasnya.
Tak hanya pada tahap awal, UPTD PPA Muba memastikan pendampingan dilakukan hingga proses persidangan selesai, bekerja sama dengan pekerja sosial (Pedsos) dari Dinas Sosial.
“Kami tidak pernah melepas korban begitu saja. Pendampingan dilakukan sampai tuntas. Bagi kami, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan, terutama oleh mereka yang sedang berada dalam situasi paling rentan,” ujar Halimah dengan nada tegas dan penuh empati.
Sebagai bentuk akuntabilitas, setiap laporan yang masuk selalu disampaikan kepada Kepala DPPPA. Ia juga menegaskan bahwa ranah pengungkapan dan penyidikan merupakan kewenangan UPPPA Polres, sementara UPTD PPA fokus pada pendampingan dan pemulihan korban.
Untuk memperluas akses layanan, UPTD PPA Muba telah menyediakan call center pengaduan di nomor 0823 5518 1119, serta aktif menyebarkan brosur dan menjalin kerja sama dengan berbagai dinas dan stakeholder.
“Kami tidak mengenal hari libur dalam mendampingi korban. Sabtu dan Minggu pun tetap kami layani jika ada korban yang harus melapor atau visum. Ini adalah amanah negara yang wajib kami jalankan dengan sepenuh hati,” tegasnya.
Namun demikian, Halimah juga secara terbuka menyampaikan harapannya kepada pemerintah daerah dan dunia usaha agar turut memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak, khususnya dari sisi anggaran dan fasilitas.
“Kami berharap pemerintah dapat membantu dari sisi anggaran untuk kebutuhan korban, baik dalam proses pemulihan maupun pendampingan. Dukungan anggaran yang memadai sangat menentukan kualitas layanan yang kami berikan,” ujarnya.
Ia juga mengajak perusahaan-perusahaan di Musi Banyuasin melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk berkontribusi dalam rehabilitasi gedung UPTD PPA agar lebih layak dan representatif.
“Kepada pihak perusahaan atau CSR, kami sangat terbuka untuk bersinergi. Gedung UPTD PPA perlu direhabilitasi agar lebih nyaman dan aman bagi korban. Korban berhak mendapatkan ruang layanan yang manusiawi dan bermartabat,” tambahnya.
Halimah pun mengimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika mengetahui atau mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Jangan diam. Jangan takut. Laporkan. Negara hadir untuk melindungi. Kami di UPTD PPA siap mendampingi sepenuh hati,” pungkasnya.
Dengan kepemimpinan yang tegas, berintegritas, dan penuh kepedulian sosial, Halimah memastikan UPTD PPA Muba terus menjadi garda terdepan dalam menghadirkan perlindungan nyata bagi perempuan dan anak — agar kehadiran negara benar-benar berdampak dan dirasakan masyarakat.
Report: Sudirlam
