CILEGON, JURNALKUHP.COM – Kebijakan efisiensi anggaran sebesar 50% yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat memunculkan berbagai tantangan bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Cilegon. H. Rahmatullah, S.E., Anggota DPRD Kota Cilegon, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengimplementasikan kebijakan ini agar tidak menghambat pencapaian visi, misi, dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robin-Fajar.
Menurut H. Rahmatullah, efisiensi anggaran merupakan langkah strategis dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global. Namun, penerapan kebijakan ini di tingkat daerah harus mempertimbangkan kebutuhan lokal agar program-program prioritas tidak terhambat.
“Kami memahami tujuan efisiensi anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, tapi di tingkat daerah, kebijakan ini bisa berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik,” ujar H. Rahmatullah.
Ia menekankan bahwa sejumlah program unggulan Kota Cilegon, seperti pengembangan sektor industri, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor pariwisata, membutuhkan anggaran yang memadai. Efisiensi anggaran yang tidak terencana berpotensi memperlambat pelaksanaan program-program tersebut.
Lebih lanjut, H. Rahmatullah mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cilegon untuk tidak mengambil keputusan sepihak terkait kebijakan efisiensi ini. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan dan harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran.
“TAPD tidak boleh membuat kebijakan sendiri tanpa melibatkan DPRD. Kolaborasi antara TAPD dan DPRD sangat penting untuk memastikan kebijakan efisiensi berjalan efektif tanpa mengorbankan program prioritas daerah,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Kota Cilegon berkomitmen untuk terus memantau alokasi dan penggunaan anggaran agar tetap berjalan transparan dan akuntabel. H. Rahmatullah juga menegaskan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan langkah terbaik untuk menghadapi kebijakan efisiensi ini.
“Kami akan terus berjuang memastikan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi manfaat program-program pemerintah bagi warga Kota Cilegon,” tambahnya.
Melalui sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota, diharapkan kebijakan efisiensi anggaran ini dapat dikelola dengan cermat sehingga pembangunan di Cilegon tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan langkah kolaboratif dan pengawasan ketat, kebijakan efisiensi anggaran diharapkan tidak menjadi hambatan, melainkan peluang untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
(Redaksi Jurnal KUHP).
