CILEGON, JURNALKUHP.COM —
Dalam sebuah dialog inklusif eksklusif yang digelar bersama Pimpinan Redaksi Jurnal KUHP, Zainal Mutakin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cilegon, Eva Syarifah, S.T., M.T., berbagi banyak hal tentang semangat pelayanan publik, akurasi data kependudukan, hingga transformasi digital yang sedang dijalankan oleh jajarannya.
Dialog yang berlangsung hangat di Kantor Disdukcapil Kota Cilegon (8/10) ini mengangkat tema “Pelayanan Publik yang Humanis dan Berbasis Data”, dan turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Robi Santika, S.Ip., M.Si.
Pelayanan Gratis dan Semakin Dekat dengan Warga
Eva Syarifah menjelaskan bahwa seluruh layanan kependudukan di Kota Cilegon diberikan tanpa biaya alias gratis.
Setiap hari, Disdukcapil memproses sekitar 200 permohonan KTP dan dokumen adminduk dari berbagai titik layanan — mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Kami melayani sepenuh hati, tapi dengan hati-hati. Semua layanan gratis, tidak ada biaya apa pun. Bahkan di depan kantor sudah tertulis tolak gratifikasi,” tegas Eva kepada Jurnal KUHP.
Menurutnya, masyarakat diimbau untuk datang langsung ke lokasi layanan resmi agar memahami proses pengurusan dokumen dengan benar.
“Kalau datang langsung, masyarakat tahu dokumen apa yang kurang. Kalau lewat perantara, kadang berkasnya belum lengkap tapi dikira sudah lengkap,” tambahnya.
Zainal Mutakin, selaku Pimpinan Redaksi Jurnal KUHP, menilai keterbukaan informasi semacam ini sangat penting sebagai bentuk edukasi publik.
Ia menegaskan, keterbukaan layanan seperti yang dilakukan Disdukcapil Cilegon merupakan contoh nyata bagaimana birokrasi bisa mendidik masyarakat dengan cara yang transparan dan menenangkan.
“Pelayanan publik yang terbuka dan transparan harus terus dikabarkan dengan cara yang mendidik. Media berperan penting untuk membuat masyarakat sadar hak dan prosedur layanan, bukan sekadar mencari sensasi,” ujar Zainal.
Akurasi Data dan Transformasi Digital Menuju 2025
Dalam sesi berikutnya, Eva menuturkan bahwa Disdukcapil Cilegon menargetkan validitas data kependudukan mencapai 100% pada tahun 2025.
Target ini menjadi bagian dari perjanjian kinerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencakup pencapaian akta kelahiran di atas 97%, akta kematian 99%, dan Indeks Kependudukan Digital (IKD) minimal 30%.
“Kami terus memperbaiki sistem verifikasi dan validasi agar data masyarakat benar-benar akurat. Ini penting karena data kependudukan menjadi dasar berbagai program pemerintah,” jelas Eva.
Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Robi Santika, menambahkan bahwa Disdukcapil menghadapi banyak kasus unik di lapangan, mulai dari data ganda hingga dokumen lama non-elektronik.
Namun semua ditangani dengan pendekatan verifikasi ketat dan komunikasi yang humanis.
“Kami memastikan setiap data benar. Semua diverifikasi berlapis. Prinsipnya, tidak boleh ada kesalahan data karena berdampak panjang,” kata Robi.
Dalam kesempatan itu, Zainal Mutakin menyoroti pentingnya kolaborasi antara teknologi dan komunikasi publik.
“Transformasi digital tidak akan efektif kalau masyarakat tidak paham cara memanfaatkannya. Perlu edukasi berkelanjutan agar digitalisasi tidak meninggalkan warga yang belum melek teknologi,” ujarnya.
Pelayanan Humanis Berbasis Empati
Di sela dialog, Eva juga berbagi kisah nyata yang menyentuh.
Setiap hari, petugas Disdukcapil menghadapi beragam situasi dan karakter masyarakat.
“Ada yang datang karena kehilangan KTP, pindah alamat, bahkan ada yang menganggap suaminya meninggal karena tak ada kabar bertahun-tahun. Semua kasus berbeda dan perlu empati,” ujarnya lembut.
Disdukcapil Cilegon menerapkan pendekatan personal dan solutif. Jika ada warga yang kesal karena berkasnya belum lengkap, petugas lebih memilih untuk memanggil dan menjelaskan secara langsung.
“Daripada masyarakat salah paham, lebih baik dijelaskan dengan baik-baik. Biasanya setelah tahu, mereka jadi kooperatif,” ujar Eva.
Bahkan, ketika warga kesulitan mengakses sistem digital karena keterbatasan kuota internet, petugas tak segan membantu.
“Ada warga yang tak punya kuota, kami bantu tethering dari ponsel petugas. Yang penting urusannya selesai,” tambahnya sambil tersenyum.
Bagi Zainal Mutakin, semangat pelayanan yang humanis seperti ini perlu dijadikan contoh.
“Pelayanan publik bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal rasa. Apa yang dilakukan Disdukcapil Cilegon menunjukkan birokrasi yang benar-benar melayani manusia, bukan sekadar data,” tuturnya.
Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih
Menutup dialog, Pimpinan Redaksi Jurnal KUHP, Zainal Mutakin, menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada seluruh jajaran Disdukcapil Kota Cilegon yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi untuk masyarakat.
“Kami dari Jurnal KUHP mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Syarifah dan seluruh tim Disdukcapil Kota Cilegon yang sudah bersedia berbagi pengalaman, berdiskusi dengan terbuka, dan yang terpenting — sudah menjalankan tugas dengan sepenuh hati untuk masyarakat Kota Cilegon,” ungkap Zainal.
Ia menambahkan bahwa semangat pelayanan yang dijalankan Disdukcapil menjadi inspirasi nyata bagi instansi lain.
“Di tengah dinamika pelayanan publik, Disdukcapil Cilegon membuktikan bahwa birokrasi bisa ramah, transparan, dan tetap dekat dengan warga. Ini contoh baik yang patut diapresiasi,” tambahnya.
Sinergi Pemerintah dan Media untuk Mendidik Masyarakat
Dialog inklusif antara Jurnal KUHP dan Disdukcapil Kota Cilegon ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah, media, dan masyarakat.
Menurut Zainal Mutakin, media harus menjadi jembatan informasi yang menyejukkan, bukan menegangkan.
“Kami di Jurnal KUHP ingin menghadirkan berita yang mencerahkan. Bahwa pelayanan publik bisa baik, transparan, dan membahagiakan masyarakat,” katanya.
Eva Syarifah menyambut positif langkah media yang mengedepankan edukasi dan kolaborasi.
“Kami sangat terbuka untuk bersinergi. Karena pelayanan publik tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat,” tutupnya.
Dengan semangat “Melayani Sepenuh Hati, Tapi dengan Hati”, Disdukcapil Cilegon melangkah mantap menuju era pelayanan publik yang humanis, digital, dan berintegritas, sementara Jurnal KUHP berkomitmen terus menjadi platform literasi positif bagi kemajuan pelayanan publik di Indonesia.
Redaksi.
