Cilegon,Jurnalkuhp.com – Progrham Beasiswa Full Sarjana yang seharusnya menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap mahasiswa dan keluarga kurang mampu kembali menuai sorotan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Cilegon Robinsar, pencairan dana beasiswa tersebut disebut kembali mengalami keterlambatan sehingga sejumlah orangtua penerima terpaksa lebih dahulu menanggung kebutuhan pendidikan anaknya dari kantong pribadi.
Kondisi ini dinilai ironis. Program yang semestinya meringankan beban keluarga justru berpotensi membuat orangtua kembali kelimpungan mencari biaya kuliah, uang kos, kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan akademik mahasiswa sambil menunggu kepastian pencairan.
Kimung, salah satu orangtua mahasiswa penerima Program Beasiswa Full Sarjana, menyayangkan persoalan keterlambatan tersebut kembali terjadi.
Menurut Kimung, keterlambatan pencairan bukan persoalan kecil karena orangtua tetap harus mencari dana agar kebutuhan pendidikan anak tidak berhenti.
“Ini sangat disayangkan. Tahun ini kembali terjadi keterlambatan dan orangtua lagi-lagi harus menanggulangi biaya terlebih dahulu. Padahal program ini dibuat untuk membantu masyarakat, bukan justru membuat orangtua harus mencari utangan sambil menunggu dana beasiswa cair,” ujar Kimung.
Ia mempertanyakan mengapa persoalan pencairan tidak dapat dipersiapkan sejak awal apabila program tersebut memang telah dianggarkan pemerintah.
“Kalau memang sudah menjadi program pemerintah, seharusnya mekanisme pencairannya dipersiapkan dengan baik. Jangan setiap tahun mahasiswa dan orangtua yang menjadi korban keterlambatan,” tegasnya.
Sorotan semakin tajam ketika menyangkut keluarga yang memang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menalangi kebutuhan kuliah.
Aris mempertanyakan, bagaimana nasib mahasiswa penerima beasiswa apabila orangtuanya sama sekali tidak mampu menyediakan biaya sementara dana yang menjadi hak program belum juga diterima.
“Bagaimana dengan orangtua yang benar-benar tidak mampu menanggulangi? Tidak semua keluarga punya uang cadangan. Ada yang untuk makan saja pas-pasan. Kalau uang kuliah, kos, transportasi dan kebutuhan mahasiswa harus ditanggung dulu, mereka harus mencari uang dari mana?” kata Aris.
Menurutnya, keterlambatan pencairan jangan sampai membuat mahasiswa penerima beasiswa justru terjerat utang atau mengalami hambatan dalam menjalani pendidikan.
“Jangan sampai mahasiswa yang seharusnya dibantu pemerintah malah harus berutang karena program pemerintah terlambat direalisasikan. Kalau memang beasiswa full sarjana, maka pemerintah harus memastikan dukungannya berjalan tepat waktu,” ujarnya.
Kimung kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut harus menjadi evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Cilegon.
Ia membandingkan pelaksanaan program pada masa kepemimpinan sebelumnya dengan kondisi yang dirasakan saat ini. Menurutnya, Program Beasiswa Full Sarjana merupakan program yang sebelumnya digagas pada masa kepemimpinan Helldy Agustian dan diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Ini tidak sesuai dengan program yang dibuat pada masa Pak Helldy. Program itu seharusnya memberikan kepastian kepada mahasiswa dan orangtua. Jangan sampai program yang bagus kemudian pelaksanaannya justru membuat masyarakat harus menanggung beban terlebih dahulu,” kata Kimung.
Ia meminta kepemimpinan Robinsar tidak sekadar mempertahankan nama program, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya bangga punya program beasiswa. Ukurannya bukan pada spanduk, seremoni atau pencitraan, tetapi apakah mahasiswa menerima haknya tepat waktu. Kalau setiap tahun terlambat, berarti ada persoalan yang harus dibenahi,” tegasnya.
Kepemimpinan Robinsar Dipertanyakan
Keterlambatan pencairan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Robinsar. Sebab, ketika pemerintah menjanjikan bantuan pendidikan penuh, masyarakat tentu berharap ada kepastian, bukan sekadar janji program.
Jika persoalan pencairan terus berulang, publik patut mempertanyakan kualitas perencanaan dan koordinasi pemerintah daerah dalam mengelola program tersebut.
Jangan sampai mahasiswa dan orangtua menjadi pihak yang paling dirugikan akibat lemahnya administrasi atau buruknya perencanaan anggaran.
Pemerintah juga dituntut memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab keterlambatan, tahapan pencairan, jadwal pasti pembayaran, serta memastikan tidak ada persoalan administrasi yang sengaja dibiarkan berlarut-larut.
Pertanyaan yang kini muncul sederhana tetapi mendasar: jika program sudah dianggarkan, mengapa mahasiswa dan orangtua masih harus menunggu dan menanggung biaya terlebih dahulu?
Lebih jauh, Pemkot Cilegon perlu menjelaskan kepada publik apakah keterlambatan tersebut disebabkan persoalan administrasi, proses penganggaran, verifikasi penerima, atau kendala teknis lainnya.
Sebab, dana beasiswa bukan sekadar angka dalam dokumen APBD. Di baliknya ada mahasiswa yang harus membayar kuliah, ada orangtua yang harus mencari biaya, dan ada masa depan anak-anak Cilegon yang tidak bisa menunggu terlalu lama.
Kepemimpinan Robinsar kini dituntut membuktikan bahwa Program Beasiswa Full Sarjana bukan sekadar warisan program yang diteruskan secara administratif, melainkan benar-benar dijalankan dengan manajemen yang serius.
Sebab jika setiap tahun orangtua kembali dipaksa menalangi biaya akibat keterlambatan pencairan, maka pertanyaan publik bukan lagi sekadar “kapan beasiswa cair?”, tetapi “sejauh mana pemerintah benar-benar hadir meringankan beban rakyat?”
Program pendidikan seharusnya membuat orangtua bernapas lega, bukan kembali mengencangkan ikat pinggang karena pemerintah terlambat memenuhi komitmennya.
Editor : Jurnal kuhp biro cilegon
