LEBAK, JURNALKUHP. Com # TIPIKOR Hilangnya mesin pemipil jagung di Kecamatan Maja masih belum terungkap hingga saat ini padahal kejadiannya sudah berlangsung lama seolah – olah tidak ada keseriusan dari dinas pertanian Kabupaten Lebak.
Saat awak Media Jurnal KUHP mencoba menghubungi beberapa kali lewat sambungan WhatsApp Kepala Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Maja, Anang tidak menjawab, Begitu juga Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Lebak Denny Iskandar, STP, Msi, Jum’at (27/9/2024).
Tim Media Jurnal KUHP mencoba menelusuri keberadaan mesin pipil dengan mendatangi Seorang Saksi bernama Sugiarto di Kampung Cibedil Kecamatan Maja pada Jum’at 27/9/2024 di kediamannya dan berhasil menggali keterangan namun belum dapat memperoleh informasi pasti terkait keberadaan mesin pipil Jagung tersebut.
Menurut Sugiarto dirinya pernah didatangi oleh rombongan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak sekitar beberapa Minggu yang lalu yang mempertanyakan keberadaan mesin pipil jagung.
” Yang saya tahu mesin pipil jagung yang di pak Oten itu ada 2 buah dan pernah saya pakai juga mesin yang besar waktu panen jagung di lahan saya.” Ucap Sugiarto.
” Kalau mesin yang kecil sudah lama saya tidak melihatnya. memang yang saya tahu sempat rusak tapi gak tahu di bawa kemana sama pak Oten.” Tuturnya.
” Informasi dari pak Deni kemarin waktu ke tempat saya bahwa mesin pipil jagung sudah di modifikasi menjadi mesin cacah/ giling sorghum dan katanya bekas rangkanya ada.” Ucap pria Asal Lampung ini.
Saat Awak media bertanya bahwa Pak Sugiarto yang memodifikasi mesin pipil karena ada informasi dari narasumber lain, Ia ( Sugiarto) membantahnya.
Sementara Tim Hukum Jurnal KUHP, M. Ridwan Firmansyah, SH saat dimintai tanggapannya tentang penanganan mesin pipil jagung oleh Dinas Pertanian yang begitu lambat, Ia memberikan tanggapan lewat pesan WA pada Jum’at 27/9/2024.
” Apabila Dinas Pertanian tidak melakukan Pertanggung jawaban secara menyeluruh baik evaluasi, pengawasan dan progres diduga kuat ada Mal Admunistrasi dari tugas dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku. Seyogyanya Inspektorat Kabupaten Lebak dan Ombudsman Republik Indonesia merekomendasikan kepada Komisi ASN agar bisa diberikan sangsi sesuai tingkat kesalahan masing-masing. Dan apabila ada unsur Pidananya harus diberikan rekomendasi kepada Aparat Kepolisian baik adanya laporan dari warga atau hasil temuan dan informasi yang ada baik dari media maupun laporan perorangan.” Ucap Ridwan Firmansyah, SH.
Reporter : Dede Sonik, Yosilawati, Odih Kodari.
Editor. : Ahmad Jajuli.
