Banten, JURNALKUHP.COM – 12 Mei 2026 Menjelang dimulainya tahap pendaftaran resmi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Provinsi Banten, Forum Warga Bersatu (Forwatu) Banten secara resmi kembali membentuk Tim Khusus Pengawasan SPMB 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh rangkaian proses berjalan transparan, adil, bebas kecurangan, dan sesuai peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 141 Tahun 2026 serta Permendikdasmen Nomor 3 dan 9 Tahun 2025 .
Ketua Forwatu Banten, saat dikonfirmasi di kantor sekretariatnya, Selasa (12/5), menjelaskan pembentukan tim ini merupakan komitmen berkelanjutan lembaganya dalam menjaga integritas penerimaan siswa baru. Tim ini beranggotakan pengurus tetap, jurnalis bidang pendidikan, pemerhati pendidikan, dan tenaga ahli administrasi pendidikan, yang akan bertugas memantau mulai dari tahap akhir Pra-SPMB hingga seluruh proses seleksi selesai dan daftar ulang dilakukan .
“Kami kembali turun tangan karena tahun ini ada perubahan aturan penting, terutama pada penentuan jarak domisili dan pembagian kuota jalur seleksi. Potensi masalah seperti ketidakakuratan data, ketidaktahuan masyarakat, hingga praktik titip-menitip masih berisiko terjadi. Tim ini akan bekerja menyeluruh ke seluruh kabupaten/kota di Banten,” ujar Arwan yang juga salah satu mahasiswa Pasca Sarjana di STIPAN.
Cakupan pengawasan tim meliputi verifikasi keakuratan data, penerapan kuota jalur (domisili, afirmasi, prestasi, mutasi), kesiapan sistem pendaftaran daring, sosialisasi kepada masyarakat, hingga penanganan keluhan dan laporan warga. Khusus pada penentuan titik koordinat domisili yang menjadi acuan utama, tim akan memantau ketat agar tidak ada manipulasi yang merugikan peserta lain .
Diketahui, jadwal SPMB 2026 di Banten telah ditetapkan: tahap Pra-SPMB masih berlangsung hingga 31 Mei 2026, pendaftaran SMA dimulai 10 Juni, SMK 16 Juni, dan Sekolah Khusus 22 Juni mendatang . Forwatu mengingatkan seluruh sekolah dan panitia agar tidak melakukan pungutan biaya apapun serta wajib memberikan layanan bantuan bagi peserta yang kesulitan akses teknologi.
“Kami sudah menyiapkan jalur pelaporan terbuka. Masyarakat, orang tua, maupun siswa boleh melaporkan langsung jika menemukan penyimpangan. Laporan akan kami verifikasi dan kami sampaikan langsung ke Dinas Pendidikan serta Ombudsman Banten untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.
Pihaknya berharap kolaborasi pengawasan dari unsur pers dan masyarakat ini dapat melengkapi upaya pemerintah mewujudkan SPMB yang bersih, objektif, dan menjamin hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Forwatu juga berjanji akan merilis laporan pemantauan berkala agar publik selalu mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.
Humas Forwatu Banten dalam Rilisnya menjadwalkan rapat Penetapan Tim Khusus di Pekan Depan dengan melibatkan seluruh unsur yang berkompeten di bidangnya.
“Insyaallah jadwal akan Kita share ke Publik untuk kepentingan Rekonsiliasi Penetapan Tim hingga mekanisme pelaporan di laman Humas Forwatu Banten pekan depan!” Jelas Agus.
(Hen
