Cilegon ,Jurnalkuhp.com — Sikap tertutup dan dinilai tidak responsif kembali dipertontonkan oleh jajaran pejabat publik di Kota Cilegon. Kali ini datang dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Sri Widayati, yang dinilai menolak secara tidak langsung kedatangan LSM, organisasi masyarakat, dan insan pers yang hendak bersilaturahmi.
Ironisnya, Sri Widayati diketahui baru menjabat sebagai Kepala Disnaker, sehingga seharusnya membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat, bukan justru memasang tembok birokrasi yang kaku dan terkesan menghindar.
Rombongan yang terdiri dari unsur LSM, ormas, dan media datang dengan niat baik untuk silaturahmi dan membangun komunikasi. Setibanya di kantor Disnaker, maksud kedatangan telah disampaikan secara sopan kepada staf. Staf tersebut bahkan mengaku telah menemui langsung sang Kadis.
Namun jawaban yang diterima justru mengecewakan. Rombongan diminta menunggu dengan alasan Ibu Kadis sedang rapat. Anehnya, berdasarkan pantauan di lokasi, tidak terlihat adanya tamu lain, kegiatan rapat, ataupun agenda resmi apa pun di ruangan tersebut.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa alasan rapat hanya dijadikan tameng untuk menolak pertemuan.
Melalui stafnya, Sri Widayati menyampaikan alasan penolakan dengan pernyataan singkat:
“Mohon menunggu, Ibu Kadis sedang ada rapat internal dan belum bisa menerima tamu saat ini.” ujar staf nya
Namun pernyataan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta lapangan, mengingat tidak ada aktivitas rapat yang terlihat saat kejadian berlangsung.
“Kami sangat menyesalkan sikap Kadis Disnaker. Ini bukan sekadar soal ditolak, tapi soal etika pejabat publik. Kami datang baik-baik, silaturahmi, bukan demo, bukan ribut. Tapi justru diperlakukan seolah-olah kami beban.” ujar kimung
Kimung juga menilai alasan rapat sebagai alasan klise yang mencederai akal sehat.
“Kalau memang rapat, rapat dengan siapa? Kami lihat sendiri tidak ada tamu, tidak ada kegiatan. Jangan bodohi publik dengan alasan murahan. Pejabat itu digaji dari uang rakyat, bukan untuk bersembunyi dari rakyat.” ujar kimung
Lebih lanjut, Kimung menyebut sikap tersebut mencerminkan mental pejabat yang alergi kritik dan anti dialog.
“Kalau baru menjabat saja sudah tertutup dan menghindar, bagaimana ke depan? Jangan-jangan Disnaker ini cuma jadi kantor formalitas tanpa keberpihakan pada buruh dan masyarakat.” tambah kimung
Peristiwa ini dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik serta semangat kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat di Kota Cilegon.
LSM GTR menegaskan akan mencatat dan mengawal sikap Kadis Disnaker, serta tidak menutup kemungkinan membawa persoalan ini ke forum yang lebih luas apabila pola arogansi birokrasi terus dipertahankan.
“Kalau pejabat tidak mau ditemui, jangan salahkan rakyat kalau nanti menyampaikan aspirasi dengan cara yang lebih keras,”tutup Kimung.
Editor Jurnal kuhp biro cilegon
