Cilegon,Jurnalkuhp.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon mengungkapkan bahwa banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Cilegon bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan akumulasi persoalan lama yang tak kunjung dituntaskan. Hal tersebut disampaikan Kepala BPBD Kota Cilegon, Suhendi, pada Jumat (16/01/2026).
Menurut Suhendi, tingginya curah hujan memang menjadi pemicu awal, namun kondisi tersebut diperparah oleh drainase yang tidak berfungsi optimal, pendangkalan sungai, penyempitan aliran air, hingga pengaruh pasang air laut. Kombinasi faktor ini menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar dan akhirnya meluap ke permukiman warga.
“Faktornya memang banyak. Curah hujan tinggi hanya pemicu. Masalah utamanya adalah drainase yang tidak maksimal, pendangkalan sungai, dan pasang air laut yang menghambat aliran air ke muara,” ujar Suhendi.
Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas bahwa persoalan banjir di Kota Cilegon tidak bisa lagi dipandang sebagai bencana musiman semata, melainkan indikasi lemahnya pengelolaan tata air dan infrastruktur pengendalian banjir.
Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Kota Cilegon disebut telah menggelar rapat koordinasi bersama Wakil Wali Kota dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam rapat tersebut, dibahas beberapa langkah strategis, seperti pembangunan kolam retensi, penataan ulang sistem drainase, serta penertiban bangunan dan tembok yang menghambat aliran air.
Namun demikian, Suhendi menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Peran dan tanggung jawab dunia usaha, khususnya kawasan industri, dinilai sangat krusial dalam mencegah banjir berulang.
“Kalau ada saluran air atau sungai di kawasan industri yang menyempit atau tidak berfungsi, itu menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memperbaiki. Jangan sampai aktivitas industri justru memperparah risiko banjir bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
BPBD juga menyebut telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait evaluasi dan perbaikan infrastruktur pengendalian banjir. Penanganan akan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan kami tangani. Sedangkan yang menjadi kewenangan pusat, tentu akan terus kami dorong agar segera ditindaklanjuti,” katanya.
Suhendi menekankan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas, bukan sekadar respons darurat setiap kali banjir terjadi. Tanpa langkah konkret dan konsisten, banjir dikhawatirkan akan terus menjadi agenda tahunan yang merugikan masyarakat.
“Harapannya, ke depan banjir tidak lagi terjadi di Kota Cilegon. Tapi itu hanya bisa terwujud jika ada kerja sama nyata antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” pungkasnya.
Dengan pernyataan tersebut, BPBD Kota Cilegon secara tidak langsung menegaskan bahwa banjir bukan sekadar bencana alam, melainkan persoalan tata kelola yang membutuhkan keberanian pemerintah untuk bertindak tegas dan konsisten demi keselamatan dan kenyamanan warga.
Reporter : Hairullah
Editor : Jurnalkuhp.com
