CILEGON, JURNALKUHP.COM —
Dua paket kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Kota Cilegon tahun 2024 kembali memunculkan tanda tanya besar. Hanya dalam waktu tiga hari kegiatan di Bandung, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp125,4 juta.
Berdasarkan data LPSE Kota Cilegon, kedua kegiatan itu ialah:
- Paket Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Paket Fullboard Pemagangan Koperasi Syariah – Nilai kontrak Rp84 juta.
- Paket Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Paket Fullboard Hari Koperasi Nasional – Nilai kontrak Rp41,46 juta.
Keduanya dimenangkan oleh penyedia yang sama, CV Kamila Mandiri, melalui mekanisme penunjukan langsung peserta tunggal.
Fakta ini memunculkan dugaan bahwa proses pengadaan sudah terkondisikan sejak awal, mengingat pola kegiatan dan penyedianya identik.
Dari keterangan resmi yang dilansir Fakta Banten, kegiatan dimaksud adalah pemagangan koperasi syariah ke Daarut Tauhid Bandung pada 19–21 Agustus 2024, diikuti oleh 22 pengurus koperasi syariah se-Kota Cilegon.
Namun, publik mempertanyakan urgensi dan hasil konkret dari kegiatan tersebut.
Dua paket kegiatan dengan penyedia yang sama dan penunjukan langsung peserta tunggal, seakan sudah terkondisikan dengan baik, serta jenis kegiatan yang hampir identik, menimbulkan pertanyaan serius:
apakah kegiatan ini benar-benar terpisah dan memiliki hasil yang berbeda, atau justru hanya duplikasi anggaran dengan pembungkus berbeda?
Ketua HMI Komisariat Fakultas Teknik Unival, Bukhari Syed Albar Harahap, menyampaikan kritik tajam terhadap pemborosan anggaran tersebut.
“Tiga hari magang sampai habis ratusan juta? Kira-kira hasil konkretnya apa ya? Apakah koperasi syariah di Cilegon tumbuh signifikan setelah itu?” ujarnya kepada Jurnal KUHP, Senin (13/10/2025).
Ia menilai, kegiatan seperti ini perlu audit hasil dan evaluasi dampak, bukan hanya formalitas pelatihan tanpa indikator keberhasilan yang jelas.
“Uang rakyat harus digunakan untuk program yang punya output nyata, bukan sekadar kegiatan perjalanan dinas berlabel pelatihan,” tegasnya.
Potensi Duplikasi dan Pola Lama
Penelusuran Jurnal KUHP menunjukkan, pola serupa kerap muncul dalam pengadaan dinas-dinas di daerah: kegiatan sejenis dikemas dengan nama berbeda, padahal substansinya sama.
Hal ini rawan menjadi celah duplikasi anggaran dan mark-up biaya perjalanan dinas, apalagi jika kegiatan hanya berlangsung beberapa hari.
Publik mendesak Inspektorat Kota Cilegon dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh untuk memastikan kebenaran realisasi anggaran dan menelusuri sejauh mana hasil kegiatan benar-benar berdampak bagi pengembangan koperasi syariah di Kota Cilegon.
Catatan Redaksi.
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab moral.
Ketika satu kegiatan tiga hari menghabiskan dana hingga ratusan juta tanpa hasil yang terukur, masyarakat berhak bertanya:
“Apakah uang rakyat benar-benar digunakan untuk memajukan koperasi, atau sekadar untuk jalan-jalan berdalih pelatihan?”
Redaksi.
