CILEGON, JURNALKUHP.COM – Partai Demokrat Kota Cilegon menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Cilegon di bawah kepemimpinan Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, Partai Demokrat menyatakan akan terus memberikan dukungan terhadap program-program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, namun tetap menjalankan fungsi kontrol melalui saran, masukan, dan kritik yang bersifat konstruktif.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cilegon, M. Ibrohim Aswadi, dalam wawancara bersama JURNAL KUHP, Sabtu (25/07/2026).
Menurutnya, keberadaan Partai Demokrat di dalam koalisi bukan berarti menghilangkan peran sebagai pengawas terhadap jalannya roda pemerintahan. Sebaliknya, sebagai partai politik, Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami akan tetap memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang baik. Namun pada saat yang sama, kami juga akan menyampaikan saran, masukan, bahkan kritik yang konstruktif apabila terdapat persoalan yang harus segera dibenahi. Semua itu dilakukan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Cilegon,” ujar M. Ibrohim Aswadi.
Pengangguran Masih Menjadi Persoalan Serius
Dalam keterangannya, M. Ibrohim menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya adalah masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cilegon yang tercatat sebesar 7,41 persen.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi fokus utama pemerintah daerah mengingat setiap tahun ribuan lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi memasuki dunia kerja dengan harapan memperoleh kesempatan bekerja di daerah kelahirannya.
Ia menilai keberadaan Kota Cilegon sebagai kota industri seharusnya mampu membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal melalui kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor industri.
“Setiap tahun anak-anak kita lulus dari berbagai sekolah maupun perguruan tinggi dengan membawa harapan besar untuk memperoleh pekerjaan di Kota Cilegon. Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama agar potensi sumber daya manusia lokal dapat terserap secara optimal,” katanya.
Air Bersih Dinilai Harus Menjadi Prioritas
Selain persoalan ketenagakerjaan, Partai Demokrat juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang hingga kini masih menjadi masalah tahunan di sejumlah wilayah Kota Cilegon, khususnya kawasan perbukitan dan pegunungan di Kecamatan Pulomerak.
Wilayah seperti Lingkungan Tembulum, Gunung Batur, hingga Kampung Cipala disebut masih mengalami kesulitan memperoleh akses air bersih setiap musim kemarau. Warga selama ini masih bergantung pada distribusi bantuan air bersih yang bersifat sementara karena belum tersedianya jaringan pipanisasi permanen.
Menurut M. Ibrohim, kondisi tersebut merupakan persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun sehingga membutuhkan penyelesaian yang cepat, permanen, dan menyeluruh.
Ia berharap Pemerintah Kota Cilegon dapat menyusun langkah strategis melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari industri yang beroperasi di Kota Cilegon.
“Kami berharap pemerintah segera menghadirkan solusi yang cepat sekaligus permanen terhadap persoalan air bersih ini, baik melalui program kolaborasi pemerintah daerah maupun dengan menggandeng program CSR industri. Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai setiap musim kemarau warga hanya mengandalkan distribusi air bersih yang sifatnya sementara. Yang dibutuhkan adalah sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan setiap tahun,” tegasnya.
Demokrat Akan Kawal Kebijakan Strategis Pemerintah
Lebih lanjut, Partai Demokrat Kota Cilegon menyatakan akan terus mengawal berbagai kebijakan strategis Pemerintah Kota Cilegon, termasuk kebijakan terkait penetapan jajaran komisaris baru pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).
Menurut M. Ibrohim Aswadi, setiap keputusan strategis pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah agar memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan nilai ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.
“Sebagai mitra koalisi, kami ingin memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kritik yang kami sampaikan bukan untuk melemahkan pemerintahan, tetapi sebagai bentuk kepedulian agar pemerintahan Robin–Fajar semakin baik dan mampu menjawab harapan masyarakat,” ungkapnya.
Kritik sebagai Bentuk Kepedulian
Partai Demokrat Kota Cilegon menegaskan bahwa posisi sebagai bagian dari koalisi pemerintahan tidak akan mengurangi independensi partai dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik.
Sebaliknya, Demokrat berkomitmen menjadi mitra pemerintah yang kritis, objektif, dan solutif dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama setiap pembangunan daerah.
Melalui pendekatan tersebut, Partai Demokrat berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis, mulai dari pengurangan angka pengangguran, pemerataan pelayanan dasar, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Partai Demokrat Cilegon menilai, kolaborasi antara pemerintah dan partai politik dalam kerangka kemitraan yang tetap menjalankan fungsi kontrol merupakan bagian penting dari praktik demokrasi yang sehat. Kritik yang disampaikan secara objektif, berbasis data, dan disertai solusi diharapkan mampu menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Zain/red).
